The best Side of intelijen indonesia

The best Side of intelijen indonesia

Blog Article

e. foundations established below international regulations, to function in Indonesian territory, delivered that the Procedure is in partnership having an Indonesian Basis and only in the regions of social, faith and humanity.

Reformasi Intelijen Indonesia menjadi fokus utama dalam diskusi ini guna menghadapi tantangan international dan nasional.

Sebelumnya pada awal tahun 1998- 2005 aksi terorisme di Indonesia mempunyai modus serangan dengan skala besar seperti perampokan,peracunan, pengeboman daya ledak tinggi, dan mereka mempunyai focus on musuh, yaitu musuh jarak jauh (

… How about those unregistered groups, how do we regulate how they should be disbanded? We'd like a clear authorized basis… Are you able to imagine if Professional-IS people today built a speech at a public event similar to the Motor vehicle Free of charge Working day after which declared that the government have been infidels and killing them needs to be justified?”

Indonesia harus mampu memperkuat intelijen negara guna mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya pendadakan strategis. Intilijen harus mampu menjalankan fungsinya yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya. Rahasia intelijen seperti baru-baru ini didorong oleh kepentingan politik akhirnya dibongkar dan dijadikan senjata untuk menyerang satu pihak yang menjadi lawan politknya. Kerahasiaan intelijen sepenuhnya harus dipatuhi dengan masa retensi 25 tahun tanpa terkecuali.

Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara. Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, sebagaimana diketahui faktor kegagalan intelijen terjadi apabila salah satu dari tahapan intelligence cycle mengalami kesalahan atau kegagalan maka dipastikan intelijen akan gagal oleh karena itu siklus intelijen harus berjalan sempurna.

tersirat etika utilitarianisme yang menilai baik-buruk tindakan berdasarkan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Praktik penahanan, penyadapan, bahkan penghilangan nyawa musuh tidak bernilai pada dirinya, melainkan bernilai sejauh untuk mampu melindungi nyawa warga sipil dari ancaman serangan bom bunuh diri.

harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya.

11/2008 on Digital Information and Transactions (‘EIT Regulation’) Instructions from the team of authorized experts who labored to the virtual police task drive in pinpointing the concentrate on posts or accounts. The reprimand Baca selengkapnya specified by this activity force as a result of direct messages is aimed to ‘teach the public for being much more ethical and cultured within the cyber environment’.

Praktik intelijen Indonesia pada period Orde Baru kerap dikenal sebagai "intelijen hitam"dimana intelijen beroperasi untuk mengatasi ancaman terhadap rezim penguasa.

Indonesia has noticed dozens of cabinets considering the fact that independence in 1945. Although after the New Get most cupboards remained unchanged for five years at any given time.

Syariah economic climate itself has become pointed out and can be found in several aspects of banking polices, notably Regulation No. 7 Year 1992 on Banking as amended by Law No. ten Calendar year 1998, which clearly distinguishes common banking and syariah banking. Another illustration of syariah legislation application would be the exclusive status with the Province of Nanggroe Aceh Darussalam. Beneath Legislation No. eleven Calendar year 2006 on Aceh Govt, it's the only Province wherein governance is Launched, among Some others, by Islamic principles. The regulation also expected that syariah law be carried out in Aceh, which encompasses issues of household law, civil law, prison legislation, court docket, training, and so on, that will be additional controlled below Qanun Aceh. This regulation in turn furnished for Aceh to get a particular authorized procedure within the nationwide authorized procedure.

Details sekunder juga dikumpulkan dari berbagai pihak untuk mengimbangi informasi baik dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga intelijen maupun dari luar lembaga intelijen (triangulasi knowledge).